Terinspirasi Koran Bernas, DPRD Gunungkidul Ke Purbalingga

210
Rombongan Komisi A dan D DPRD Kabupaten Gunungkidul saat study banding ke Purbalingga, diterima di ruang Operation RoomGraha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Selasa (24/4/2018). (prasetiyo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Terinspirasi laporan utama di Koran Bernas edisi cetak, Rabu (11/4/2018), Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul melakukan study banding ke Kabupaten Purbalingga, Selasa (24/04/2018). Study banding atau kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua DPRD Gunung Kidul, Suharno, SE, untuk mengetahui kebijakan pemberian Surat Keputusan (SK) Bupati kepada Guru Tidak Tetap (GTT).

Suharno, SE beserta rombongan diterima Kepala Badan Keuangan Derah (Bakeuda) yang juga Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga Drs. Subeno, SE, MSi, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Heriyanto, SPd, MSi, di Operation Room Graha Adiguna komplek Pendapa Dipokusumo.

Seperti diberitakan Koran Bernas edisi cetak, Rabu (11/4/2018) di halaman satu diturunkan laporan utama berupa tiga tulisan. Yakni “Jalan Buntu Darurat Guru” sebagai berita utama, kemudian “Demi Guru, Bupati Tasdi Berani Pasang Badan”, dan “Adu Jurus Atasi Kekurangan Oemar Bakrie”.

Dari tiga tulisan itu, diantaranya mengupas kebijakan Bupati Purbalingga, Tasdi, yang untuk pertamakalinya dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, berani mengeluarkan SK bagi GTT. Hal ini karena, Purbalingga masih sangat kekurangan GTT. Dan langkah Bupati Tasdi ini didasarkan pada UU 14/2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2017 tentang guru.

Pada awal Januari 2017, Bupati Purbalingga mengeluarkan SK Bupati bagi 1644 GTT. Perinciannya, guru Taman Kanak-kanak (TK) 13 orang, Guru Kelas SD 877, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD 188, Guru Pendidikan Jasamani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK) SD 135, dan Guru mata pelajaran (Mapel) SMP sebanyak 431 orang.

Baca Juga :  Warga Kedungmiri Ingin Bangun Dusun

Baik guru TK sampai SMP jumlah honor yang diterima seperti tertera dalam SK itu, jumlahnya sama, yakni Rp 700 ribu/bulan. Meskipun honor yang diterima para GTT yang sebagian besar berpendidikan S-1 itu di bawah Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Rp 1.650.000,-/bulan, namun hal itu setidaknya menunjukkan, bahwa ada perhatian dari Bupati Purbalingga, untuk mengatasi kekurangan guru, dengan mengangkat Guru GTT berdasarkan SK Bupati.

Suharno mengatakan, Pemkab Gunung Kidul memang sudah berencana akan menerapkan kebijakan GTT/PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Purbalingga. Namun demikian sebagai legislatif perlu melakukan studi banding agar diperoleh nara sumber rujukan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kelak tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

“Ketika kami prihatin dengan kesejahteraan GTT/PTT, kita juga perlu payung hukum agar mereka dapat kita angkat kesejahteraanya karena amanat yang sangat besar sesuai undang-undang yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Plt Kepala Dindikbud Purbalingga Drs Subeno, SE, MSi menegaskan, kebijakan pemberian SK Bupati kepada GTT didasarkan pada amanat UU 14/2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 19 tahun 2017 tentang guru.

Baca Juga :  Marwoto Kewer Kocok Perut Karyawan GLZoo

Pada pasal 59 ayat 3 PP No 19 tahun 2017 menyatakan, dalam hal terjadi kekosongan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan PP tersebut, Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengambil kebijakan dengan menerbitkan SK bagi GTT.

“Kita sudah berkonsultasi ke kementerian terkait. Dan Pemkab menyakini terkait honorer guru tidak masalah, menyusul terbitnya SK Bupati itu. Tetapi honorer selain guru, masih belum bisa karena belum ada peraturan yang menjadi pedoman,” katanya.

Saat ini, lanjut Subeno, Pemkab Purbalingga telah memberikan SK Bupati kepada 1.644 GTT baik yang ada di TK, SD maupun SMP. GTT di Purbalingga terbagi menjadi dua golongan yakni guru yang telah memenuhi syarat dan telah mendapat SK Bupati serta guru yang belum memenuhi syarat. Mereka yang belum memenuhi syarat didorong untuk mendapatkan syarat ijasah yang relevan serta sudah mengabdi 1 tahun.

Untuk keperluan tersebut, pemkab sebelumnya telah menganggarkan Rp 20,1 miliar yang kemudian akan ditambah pada APBD Perubahan menjadi Rp 23,9 miliar. Alokasi anggaran itu untuk membayar seluruh GTT/PTT di kabupaten Purbalingga. Untuk GTT SK Bupati mendapat honor masing-masing Rp 700.000 per bulan. Sedangkan GTT Non SK Bupati dengan mekanisme uang kesejahteraan atau kesra yang besarananya bervariasi di masing-masing sekolah. (yve)