Ternyata, Pemerintah Tidak Boleh Menarik Zakat PNS Secara Sepihak Lho

388
Dari kanan, Ketua LBM PCNU Gunungkidul, Nur Khalidin, Ketua LBM PWNU Fajar Abdul Bashir, Ketua PCNU Gunungkidul KH Arif Gunandi dan MWC Piyungan KH Rohmad dan Pengasuh PP Al-Qur’ani KH Thohari. (Istimewa)

KORANBERNAS.ID—Rencana pemerintah memotong gaji PNS untuk zakat, ternyata tidak dibenarkan berdasarkan aturan agama.

Dalam diskusi agama yang dilakukan Lembaga Bahtsul Masail NU DIY (LBM PWNU DIY) di Pondok Pesantren Al-Qur’ani Muntuk Playen Gunungkidul asuhan KH. M. Thohari, Jum’at (16/02/2018), diputuskan, bahwa pemerintah tidak diperbolehkan mengambil zakat secara sepihak (paksa) terhadap gaji PNS.

“Hal ini karena gaji profesi termasuk harta batin (al-maal al-bathin) yang kewajibannya diserahkan kepada setiap individu sebagaimana zakat fitrah. Pemerintah hanya wajib mengimbau dan mengingatkan rakyatnya yang sudah berkewajiban zakat,” kata Ketua LBM PWNU DIY Fajar Abdul Bashir dalam rilisnya ke Koran Bernas.

Selain itu, pengambilan zakat ada syarat-syarat tertentu, diantaranya harus adanya haul (genap setahun) dan nishab (batas kewajiban zakat).

Bagi PNS yang belum mencapai satu nishab, maka orang tersebut belum wajib zakat. Jikalaupun mengikuti pendapat Yusuf Al-Qardlawi yang tidak mensyaratkan harus nishab, maka pemerintah tetap tidak boleh memotong gaji secara sepihak dengan alasan gaji profesi masuk kategori harta batin atau harta yang tidak terlihat seperti zakat fitrah.

Akan tetapi jika pemerintah mempunyai keyakinan bahwa PNS yang telah mencapai tahap wajib zakat tersebut tidak mengeluarkan zakatnya, maka pemerintah dibolehkan mengambil secara sepihak atau paksa.

“Jadi hukum zakat profesi itu sebenarnya tidak dikenal pada masa ulama salaf. Baru pada masa kekinian para ulama kontemporer mewajibkan zakat karena lebih melihat kepada kesenjangan sosial, “ kata Fajar Abdul Bashir dalam penjelasannya.

Sehingga, penerapan zakat profesi harus benar-benar berhati-hati penangannya.

Bahtsul masail LBM PWNU kali ini dihadiri dan dibuka oleh ketua PCNU Gunungkidul KH. Drs. Arif Gunadi dan dihadiri oleh ulama dan tokoh masyarakat dari Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.(*/SM)