Terorisme

116

JALINAN persaudaraan antarumat beragama di Indonesia kembali terkoyak oleh ledakan sejumlah bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Tiga gereja diserang secara beruntun oleh keluarga Dita yang terdiri dari ayah, ibu dan empat anak. Satu keluarga itu tewas karena teror yang mereka lakukan menggunakan bom yang mereka bawa dan kemudian diledakkan sendiri.

Peristiwa Minggu pagi (13/5/2018) itu rupanya tidak berdiri sendiri. Polisi menduga, bom bunuh diri di Surabaya (dan juga Sidoarjo), berkaitan dengan peristiwa lima hari sebelumnya di Mako Brimob, tempat dedengkot teroris ditahan. Pucuk pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman alias Oman Rochman, adalah salah satu tahanan penting di Mako Brimob Kelapa Dua. Kerusuhan di Mako Brimob seperti menjadi perintah komando bagi jaringan JAD untuk bergerak menyerang. Kelompok yang sama juga menyerang Mapolda Riau beberapa hari kemudian.

Aksi teroris itu kemudian seperti menyentak jajaran Polri melalui Densus 88 Antiteror untuk menangkapi para teroris. Meskipun sebelumnya Kapolri mengatakan bahwa polisi belum dapat bertindak ketika seseorang yang diduga teroris belum berbuat sesuatu, tetapi agaknya situasi menuntut Polri mesti bertindak cepat. Hasilnya, 14 terduga teroris ditembak mati karena dinilai membahayakan. Jumlah teroris yang ditangkap sudah 73 orang. Teror-teror itu kemudian juga menjadi alat penekan bagi Senayan untuk segera menyetujui perubahan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rencananya, Jumat (25/5/2018) ini, DPR bakal menyetujui perubahan itu, sekalipun tarik ulur soal definisi terorisme tak kunjung usai.

Baca Juga :  Buku Membuka Cakrawala

***

TINDAKAN teror oleh kelompok radikal, sejatinya adalah cerita lama. Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia merdeka, aksi teror oleh kelompok radikal terjadi berulang. Dulu dikenal sebagai gerakan ekstrim kanan karena berlatar belakang agama; misalnya gerakan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo. Teror yang tidak kalah sadis juga pernah dilakukan gerakan ekstrim kiri yang berlatar belakang komunis, seperti pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan G30S/PKI tahun 1965.

Menurut KBBI online, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; atau paham/aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrem dalam aliran politik. Kata radikal bermakna secara mendasar. Dalam konteks politik, radikal berarti amat keras menuntut perubahan. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.

Sudah menjadi pemahaman umum, bahwa radikalisme adalah sebuah ideologi garis keras. Pengertian itu, setidaknya merujuk pada berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok (yang biasanya berlatar belakang agama). Korban jiwa dan kerusakan menjadi ciri tindakan kaum radikal.

Sebagai sebuah ideologi, radikalisme tentu memerlukan proses waktu cukup lama untuk bisa dipahami dan diyakini para pengikutnya. Dalam masyarakat yang prural, tebaran benih radikalisme barangkali memang sulit berkembang; tetapi penyebaran nilai-nilai radikal yang terus-menerus, bahkan masif didoktrinkan sejak anak-anak usia batita (bawah tiga tahun) melalui kelompok-kelompok bermain, buahnya mengkhawatirkan juga.

Baca Juga :  Babak Baru Penegakan Hukum

Nuansa masifnya tebaran benih radikalisme terasa sangat kuat setelah Reformasi 1998. Waktu itu, ada sekolah-sekolah yang meniadakan upacara dan penghormatan bendera seperti terbiarkan tanpa tindakan tegas pemerintah. Ceramah-ceramah keagamaan di ruang-ruang publik juga tak lagi dikontrol seperti zaman Orde Baru. Kebebasan seluas-luasnya menjadi landasan setiap kegiatan. Kalau pada zaman Orde Baru ideologi yang sama sekali tidak boleh ditentang adalah Pancasila, setelah reformasi berbagai ideologi berkembang bebas, termasuk paham radikalisme yang pada masa Orba benihnya ditebar secara sembunyi-sembunyi.

Sejatinya, bila anak-anak Indonesia ditingkatkan kemampuan literasi mereka, ideologi radikalisme yang melahirkan terorisme akan sulit berkembang. Repotnya, dunia pendidikan yang semestinya berfungsi membukakan jendela wacana, justru tereduksi oleh langkah oknum pendidik untuk menunggalkan wacana. Membaca wacana tanding ditabukan.

Kalau pemerintah sekarang berencana membersihkan dunia pendidikan dari upaya-upaya penebaran bibit radikalisme, itu adalah langkah yang mesti didukung sekalipun agak terlambat. Upaya itu harus dilakukan dengan tegas tanpa kompromi.

Hasilnya, tentu baru akan dirasakan pada satu atau dua dasawarsa ke depan. ***

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi Minggu IV Mei 2018/28 Mei 2018)