Tidak Sediakan Ruang Laktasi Izin Usaha Bisa Dicabut

232
Ruang laktasi di tempat sarana umum bisa mangkrak bila tidak dirawat, seperti  ruang khusus merokok di terminal bus Tipe A Kebumen ini. (nanang w hartono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Tidak lama lagi, pengelola sarana umum yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui, bakal mendapat sanksi. Hukuman paling berat, izin usahanya bisa dicabut.

Ancaman sanksi pencabutan izin praktik, juga bakal diterapkan pada tenaga kesehatan atau penyelenggara pelayanan kesehatan yang memberikan susu formula. Sanksi dikecualikan jika ada alasan medis.

Tempat sarana umum yang diwajibkan menyediakan ruang laktasi  antara lain fasilitas pelayanan  kesehatan, hotel dan penginapan,  tempat rekreasi, terminal angkutan darat, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, gedung olahraga, sarana olahraga dan sarana  pendidikan.

Aturan itu kini sedang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian  Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Kamis (14/09/2017), Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kebumen menggelar  public hearing atau rapat dengar pendapat umum membahas raperda tersebut.

Baca Juga :  Program Angkutan Umum Gratis Belum Berjalan

Public  hearing dipimpin Ketua Pansus  II Sri  Parwati. Sedangkan peserta dari beberapa dinas teknis, organisasi wanita, organisasi profesi kesahatan, pemilik pabrik yang mempekerjakan wanita dalam jumlah besar, lembaga  swadaya masyarakat, perguruan  tinggi swasta, serta penyelenggara rumah sakit swasta dan  pemerintah. Raperda ini, merupakan satu dari tiga raperda inisiatif  DPRD Kabupaten Kebumen.

Public  hearing kali ini boleh disebut mirip sosialisasi  raperda. Yang membedakan, peserta diberi kesempatan menyampaikan usul dan saran, sehingga raperda itu kelak jika sudah menjadi perda, bisa  dilaksanakan dengan baik. (nanang w hartono)