Tim Gabungan Tertibkan APK Langgar Aturan

5675
APK yang dinilai melanggar di Kota Semarang diturunkan dengan alat berat karena letaknya yang tinggi. (b maharani/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Secara serentak, tim gabungan lintas instansi Kota Semarang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar ketentuan di Kota Semarang,  Selasa (06/03/2018) malam mulai pukul 19:00 hingga 24:00.

Penertiban dilaksanakan oleh Panwas, KPU, Kesbangpol Linmas, Satpol PP, Dishub, Polrestabes, Distaru, Disperkim. Bahkan tiga Komisioner Bawaslu Jateng, Fajar Saka, Sri Wahyu Ananingsih dan Sri Sumanta ikut terjun langsung.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, menjelaskan penertiban menyasar APK yang menyalahi PKPU No 4 Tahun 2017 juncto Perwalikota No 30 A Tahun 2013.

“Penertiban APK ini juga dilakukan Tim Gabungan di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Kota Semarang sebagai ibukota provinsi ini cukup mendapat perhatian karena sebagai barometer di masa kampanye ini,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka (tengah) bersama Ketua Panwaslu Kota Semarang,  Muhammad Amin dan Ketua KPU Semarang, Henry Wahyono. (b maharani/koranbernas.id)

Sebelum penertiban lebih dahulu digelar apel bersama di halaman Balaikota Semarang.

Baca Juga :  Tahu Susu Bermanfaat Tangkal Kerusakan Sel

Secara terpisah, Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin, menambahkan seluruh Panwascam di 16 Kecamatan dan 177 Panwaskel di Kelurahan juga turun ke lapangan di wilayah masing-masing.

Menurut dia, penertiban dibagi menjadi tiga zona yaitu zona barat meliputi Kecamatan Ngaliyan, Mijen, Gunung Pati, Tugu dan Kecamatan Semarang Barat.

Apel Bersama penertiban APK di Balaikota Semarang. (b maharani/koranbernas.id)

Zona tengah mencakup Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candi Sari, Banyumanik dan Kecamatan Pedurungan.

Sedangan zona timur yang terdiri dari Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur dan Semarang Utara.

Saat pelaksanaan operasi gabungan, tiap-tiap instansi bersinergi. Petugas dari KPU melakukan kroscek PKPU dengan APK di lapangan, baik isi, jumlah maupun desain.

“Panwas berperan menegakkan PKPU yakni APK yang tidak sesuai dengan substansi PKPU. Kesbangpol lebih pada implementasi Perwalikota,” tambah Amin.

Baca Juga :  DIY Jadi Spot Favorit Film Indonesia

Sedangkan Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perwalikota serta pelaksana eksekusi terhadap APK yang melanggar.

Peran tak kalah penting, petugas Dishub mengatur situasi dan kondisi lalu lintas di lokasi penertiban APK, kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, serta petugas dari Distaru dan Disperkim yang mengecek perizinan dan retribusi APK dan pengerahan alat berat yang dibutuhkan.

APK yang sudah ditertibkan. (b maharani/koranbernas.id)

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwascam Tembalang,  Sonni Kurniawan, secara terpisah menambahkan wilayahnya juga melakukan penertiban APK dengan tim gabungan wilayah kecamatan,  yaitu Trantib, Polsek Tembalang.

“Penertiban tetap berjalan lancar dengan koordinasi instansi terkait,  selain kami harus melakukan pengawasan dalam pleno di PPS yang dilakukan secara bersamaan di tingkat kelurahan, ” tambahnya. (sol)