Tim Kejagung Pantau Lokasi Bandara

240
Tim Kejagung RI meninjau proyek bandara Kulonprogo. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (29/09/2017) kemarin melakukan peninjauan lapangan persiapan pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport).

Rombongan itu dipimpin  Sekretaris TP4 Kejakgung RI, Yudi Handono. Mereka ingin melihat  perkembangan proyek di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi. Tim mengunjungi site area proyek NYIA di wilayah Congot yang merupakan titik awal dimulainya pembangunan.

Tampak pula dalam rombongan tersebut tim TP4 Kejaksaan Tinggi DIY serta pemrakarsa pembangunan dari PT Angkasa Pura I dan pelaksana pekerjaan proyek dari PT Pembangunan Perumahan.

“Hari ini kami datang ke lokasi pembangunan NYIA ini untuk monitoring dan evaluasi. Hal apa saja yang sudah dilakukan dan juga yang perlu dipersiapkan mengikuti perkembangan di lapangan,” tutur Yudi Handono.

Dari  laporan sementara ini, tidak ada kendala serius yang dihadapi dalam perjalanan proyek tersebut. Setiap permasalahan mampu diselesaikan dengan komunikasi.

“TP4 pusat maupun daerah akan terus mengawal ini supaya bisa transparan dan dipertanggungjawabkan,” ujar Yudi.

Mengenai persoalan pembayaran ganti rugi dengan konsinyasi yang belum tuntas, biarlah diselesaikan secara hukum sebagaimana seharusnya.

Sedangkan persoalan yang muncul dalam upaya percepatan pembangunan bandara agar dilakukan upaya persuasif dan komunikatif.

Yudi  mengingatkan pihak pemrakarsa dan pelaksana pembangunan agar tetap melaksanakan sesuai ketentuan. Setiap permasalahan perlu diselesaikan dengan baik dan komunikatif.

Dia menegaskan proyek pembangunan bandara Yogyakarta ini merupakan program strategis nasional dan harus cepat diselesaikan, karena kebutuhan serta target waktunya sudah sangat mendesak. Masyarakat harus diberikan gambaran yang jelas dan transparan.

Project Manager Pembangunan NYIA, Sujiastono, kepada wartawan menjelaskan, kunjungan ini  menandakan megaproyek ini merupakan penugasan dari pemerintah yang harus didukung penuh.

Warga yang bidang lahannya masih dalam tahap konsinyasi segera mengambil uang di pengadilan. Masyarakat yang setuju bisa langsung mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk validasi data dan proses pembayaran ganti rugi bisa langsung dilakukan.

Saat ini masih ada sekitar 107 bidang tanah yang dalam tahap konsinyasi. Sujiastono mengklaim soal PAG (Paku Alam Ground) sudah klir. (sol)