Tiwi Sebagai Plt Bupati Purbalingga

1217

KORANBERNAS.ID–Tiga hari setelah Bupati Purbalingga,Tasdi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan statusnya kini sebagai tersangka, Kamis (07/06/2018), aktivitas di Pemkab Purbalingga berjalan normal.

Pagi hari, mulai jam 07.30 WIB, Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, melakukan pemantauan di beberapa tempat, menghadapi Lebaran. Tiwi–panggilan akrab Dyah Hayuning Pratiwi—yang juga putri pertama Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko (2000-2010), kini ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Purbalingga.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengirim radiogram kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Dalam radiogram tersebut Mendagri meminta Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dilantik menjadi Plt Bupati.

“Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, agar saudara memerintahkan Wabup Purbalingga selaku Plt Bupati Purbalingga,” kata Tjahjo dalam radiogram tersebut.

Penunjukan Dyah tersebut sesuai UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pada pasal 66 ayat 3 dijelaskan Kepala Daerah yang sedang ditahan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan.

Baca Juga :  BNN Periksa Pupil dan Urin Guru serta Siswa

Tjahjo juga menyebut Pasal 66 ayat 1 huruf c yang berbunyi, Wakil Kepala Daerah diwajibkan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Selain itu Mendagri juga mengingatkan Plt Gubernur Heru Sudjatmoko atas tugasnya di Pasal 91 ayat 2 huruf B.

Gubernur yang dalam hal ini dijabat Plt Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Agar saudara melakukan monitoring terhadap kasus tersebut, serta melaporkan perkembangannya kepada Mendagri,” kata Mendagri.

Plt Gubernur Jateng,Heru Sudjatmoko,  Jumat (08/06/2018) dijadwalkan akan ke Purbalingga memberikan arahan kepada jajaran ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Heru Sudjatmoko yang dihubungi wartawan mengatakan, aturan hukum yang berlaku, kalau kepala daerah berhalangan maka yang melakukan tugas-tugas adalah wakil bupati.

“Tentunya seperti itu. Jadi Plt. Kami minta,  meski Bupati Purbalingga kini ditangkap KPK, pelayanan publik dan birokrasi di Purbalingga harus tetap berjalan. Wakil bupati itu pun secara otomatis akan berperan sebagai pelaksana tugas bupati dalam kerja sehari-hari. Nanti administrasi penunjukkan sebagai Plt bupati menyusul,” ujar Heru Sudjatmoko yang juga pernah menjabat Bupati Purbalingga ini.

Baca Juga :  Siswa Sempat Panik, Soal UNBK Baru Bisa Diakses Pukul 09.00 WIB 

Seperti diketahui, Bupati Purbalingga, Tasdi, Senin (04/06/2018) sore sekitar jam 17.00 WIB ditangkap KPK melaluiOperasi Tangkap Tangan (OTT), di Pendapa Dipokusumo Purbalingga. Selain Tasdi, ditangkap pula Hadi Iswanto,Kabag ULP (Unit Layanan dan Pengadaan) Setda Purbalingga, dan ajudan Bupati Teguh Priyono. Penangkapan mereka terkait grativikasi, meminta fee dari pembangunan proyek  Purbalingga Islamic Center.

Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan uang Rp 100 juta dari tangan Hadi Iswanto, yang sedianya akan diberikan ke Bupati Tasdi.

Sementara itu dalam penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Purbalingga, ruang kerja bupati dan ruang kerja Kabag ULP, KPK mengamankan enam koper berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp 1,4 miliar.(SM)