Transaksi Non Tunai di Bantul “Tak Efektif”

964

KORANBERNAS.ID — Anggota FPDIP DPRD Kabupaten Bantul, Timbul Harjana, mengatakan transaksi non tunai yang mulai diberlakukan sejak 1 September 2017 di jajaran Pemkab Bantul diminta agar ditinjau ulang. Pelaksanaan yang baru berlangsung sebulan itu, menurut Timbul, banyak menimbulkan kebingungan, multitafsir dan juga menambah beban pekerjaan bagi bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat diwawancara KoranBernas.id, Timbul menyebutkan dari setiap uang yang ditransfer itu harus ada berita acara atau kuitansi pengeluarkan yang dibuat oleh bendahara. Dalam transaksi non tunai, pembayaran wajib ditransfer menggunakan Bank BPD DIY jika minimal transaksi Rp 1 juta.
“Tapi itu kan transaksi. Namun yang terjadi di lapangan kondisinya berbeda, karena persepsi setiap OPD juga berbeda-beda,” kata Timbul di kantornya, Jumat (13/10) siang.
Ia pun menyontohkan, misalnya ada OPD yang membayar tunai dengan pembayaran di atas Rp 1 juta masih bisa dimaklumi, namun ada transaksi yang tergolong kecil pun tetap harus melalui mekanisme transfer pada OPD yang lain.
“Contoh ada kegiatan di desa, honor panitia dan keamanan kita taruhlah Rp 25.000. Tapi ternyata harus ditransfer juga orang per orang. Bisa dibayangkan betapa rumitnya, karena mereka harus membuat rekening dengan nilai setor minimal Rp 50.000, sehingga banyak yang kemudian memilih tidak mengurus. Hingga kini banyak kegiatan yang dananya sudah ditalangi panitia, namun anggaran belum cair,” katanya.
Timbul pun menambahkan, dari pantauan yang ia lakukan, banyak yang akhirnya memilih pasrah dan hanya menunggu saja proses pencairan dana.
“Syukur cair, kalau tidak ya sudah. Ada yang begitu. Dan kondisi ini banyak dikeluhkan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Ujungnya penyerapan anggaran dipastikan menurun,” tambah Timbul.
Selain itu, yang tidak kalah menjadi dilema adalah soal dana Bantuan Sosial (bansos) yang dikelola Dinas Sosial Bantul. Saat ini ada 2.000 proposal calon penerima bantuan rehab toilet dan lantainisasi.
“Para penerima ini pun harus membuat rekening. Bisa dibayangkan, betapa memakan waktu untuk pembuatan dokumen di Dinsos dengan jumlah penerima yang banyak tadi. Di mana masing-masing akan menerima bantuan Rp 2 juta,” katanya.
Hal itu diakui juga oleh pihak Dinsos saat mereka dipanggil oleh DPRD Kabupaten Bantul di gedung dewan Jumat siang. Belum lagi soal katering, diwajibkan yang sudah memiliki rekening BPD dan Nomor NPWP. Sedangkan banyak pengusaha katering yang belum memiliki hal tersebut.
“Kalau seumpama di kecamatan A mau ada acara, tapi katering yang memenuhi syarat ada di kecamatan B, akhirnya pesan di kecamatan B. Ini tentu menjadi keluhan dari pengusaha katering juga,” tandasnya.
Timbul pun berharap kepada Pemkab Bantul, dalam hal ini Bupati dan Sekda, agar bisa merubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait transaksi non tunai, karena banyak kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
“Misalkan saja bisa direvisi untuk minimal transaksi tidak sejuta tapi bisa Rp 10 juta. Kemudian untuk yang menyangkut kepentingan masyarakat sebaiknya bisa segera dicairkan. Tidak harus via tarnsfer karena lebih memudahkan dan serapan akan tinggi tidak seperti sekarang,” tutur dia.
Dan pelaksanan harus bertahap. Misal mengacu di DKI Jakarta mereka memulai dengan transaksi minimal Rp 25 juta harus mekanisme transfer “Kalau tujuannya adalah trasnparansi anggaran saya mendukung. Tetapi teknis atau mekanisme yang diatur Perbub sebaiknya bisa dilakukan perbaikan,” tutupnya. (ros)

Baca Juga :  Merti Dusun Semampir Rekatkan Kerukunan