Utamakan Danais untuk Entaskan Kemiskinan

151
Eko Suwanto mendampingi Forum Wartawan DPRD DIY menerima kunjungan Press Tour dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (15/12/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah DIY memperoleh alokasi anggaran Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp 1 triliun. Mestinya, penggunaan dana tersebut diutamakan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Kami mendukung langkah-langkah Pemerintah Daerah DIY untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Sayangnya, pelaksanaan pengalokasian dana belum menyentuh ke program kegiatan yang berdampak langsung ke upaya pengurangan angka kemiskinan di DIY,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

Kepada wartawan di sela-sela menerima kunjungan Press Tour dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (15/12/2017), dia menyampaikan sesuai UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, pengalokasian dan penggunaan dana keistimewaan menjadi ranah Gubernur DIY dan pemerintah pusat.

Dewan ingin agar akses informasi terkait dengan anggaran publik dalam APBD  termasuk juga dengan perencanaan dana keistimewaan perlu lebih terbuka.

Keterbukaan informasi terkait anggaran ini butuh lebih banyak sosialisasi agar warga bisa berperan saat perencanaan anggaran seperti dalam forum musrenbang di tiap tingkatan. Masyarakat bisa turut merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

“Musrenbang untuk penyusunan anggaran memang berjenjang ada yang jadi kewenangan kabupaten atau kota, ada juga level provinsi,  ini bergantung skala kewenangan yang dimiliki,” kata Eko Suwanto.

Dia mengakui, dari beberapa aspirasi yang masuk melalui forum reses warga menyampaikan banyak hal terkait alokasi akses informasi dana keistimewaan ini.

Baca Juga :  PDI Perjuangan DIY Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk

“Salah satu keluhan masyarakat adalah tidak tahu tentang bagaimana menyampaikan aspirasi dalam menyusun Danais,” kata dia.

Untuk itu, penyelarasan perencanaan anggaran ke depan perlu sinkronisasi dan perlu mendorong partisipasi masyarakat.

“Ini harus segera dijawab Pemda. Bagaimana dalam perencanaan APBD dan Danais bisa diselaraskan dengan musrenbang pada tingkat kelurahan dan desa, ” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kota Yogyakarta ini.

Paradoks

Berdasarkan data, setelah UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY berlaku, ada paradoks tentang kondisi DIY yang masih bermasalah dengan problem kemiskinan yang masih di atas 13 persen, kesenjangan ratio gini yang tinggi  0.43 tertinggi di Indonesia dan belum selarasnya perencanaan APBD dan danais.

Jumlah alokasi dana keistimewaan memang tiap tahun  nilai anggaran memang bertahap mengalami kenaikan. Pada 2013 dana keistimewaan Rp 231,39 miliar,  setahun kemudian Rp 523,87 miliar. Di tahun 2015 dan 2016 ada alokasi sebesar Rp 547,45 miliar.

Pada 2017 alokasi dana keistimewaan mencapai Rp 800 miliar    untuk lima urusan keistimewaan yaitu tata pengisian jabatan,  kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Baca Juga :  Olahraga Sudah Jadi Kebutuhan

Serapan alokasi dana keistimewaan tiap tahun  belum optimal. Jumlah persentase serapan masih ada sisa anggaran tiap tahun.

“Ini terjadi karena masih belum baik dalam sisi perencanaan.  Butuh penyelarasan APBD,  danais dan dana agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan baik,” kata Eko Suwanto.

 

Dia mengakui siklus anggaran belum banyak dipahami publik. Ini yang ke depan perlu dibuka agar publik tahu dan memahami . Masyarakat berhak mengakses informasi atas penganggaran.

“Kita dorong mekanisme penganggaran makin partisipatif, jujur dan transparan, ” kata Wakil ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Ke depan, langkah percepatan perubahan peraturan daerah RPJMD,  percepatan penyelesaian raperdais pasal 91 UU 23 Tahun 2014 perlu dilakukan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan antar kota dan antara kabupaten kota dan kabupaten kota dengan provinsi perlu penyelarasan pelaksanaan sesuai UU 17/2003, UU 25/2009, UU 5/2014, UU 13/2012, UU 6/2014, UU 23/2014.

“Perlu penyelarasan arah tujuan dan program dalam APBN/APBD, danais dan dana desa.  Kita harapkan semua juga menjaga mengembangkan semangat zero tolerance for corruption, ” kata Eko Suwanto. (sol)