Wah, Danais Belum Dirasakan sampai Akar Rumput

173

KORANBERNAS.ID — Dana Keistimewaan (Danais) DIY belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat hingga akar rumput.  Pemerintah daerah diharapkan membuka akses publik agar proses perencanaan dan anggaran pembangunan bisa membantu upaya Pemda DIY menekan angka kemiskinan.

“Dana keistimewaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Gubernur DIY untuk pengalokasian program pembangunan,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Jumat (02/02/2018).

Menurut dia, kalau pun ada masyarakat yang merasa Dana Keistimewaan belum sampai ke akar rumput, bisa jadi karena proses perencanaan dan pelaksanaan program belum menyentuh urusan publik.

Mekanisme penyusunan Danais ini memang unik berbeda dengan dana serupa untuk Papua maupun Aceh. Sesuai UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY mengajukan ke pemerintah pusat tanpa ada pembahasan dengan DPRD.

Sesuai data,  alokasi anggaran keistimewaan tiap tahun ada peningkatan. Sayangnya dalam sisi penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal karena proses perencanaannya kurang sempurna.

DIY sudah mendapatkan tambahan alokasi anggaran lewat Dana Keistimewaan. Total jumlah anggaran Danais dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 2,6 triliun, khusus tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun.

Baca Juga :  Peserta Temu Haji Muhammadiyah Galang Dana untuk Lombok

Berdasarkan ketentuan UU 13/2012, sebenarnya sudah ada pernyataan tegas yang mengamanatkan pasal tentang tujuan keistimewaan.

“Saatnya pemda DIY membuka partisipasi publik agar bisa berperan dalam proses  perencanaan. Utamanya dalam melakukan penyelarasan APBD dan Danais. Fakta bahwa gini rasio 0,44 tertinggi di Indonesia dan kemiskinan di atas 13 persen seharusnya mendorong Pemda DIY kerja keras mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Eko Suwanto.

Bukan ranah DPRD

Pola perencanaan anggaran keistimewaan selama ini memang bukan menjadi kewenangan dan ranah DPRD DIY. Hal ini jelas terangkum di UU Keistimewaan DIY.

Dari aspirasi masyarakat saat berdialog dengan warga diusulkan ada sesi khusus terkait musrenbang keistimewaan. Melalui mekanisme perencanaan yang baik,  Eko Suwanto meyakini Dana Keistimewaan bisa membawa program pembangunan Pemda DIY sesuai tujuan keistimewaan.

“Mari kembalikan arah kebijakan Dana Keistimewaan sesuai tujuan pengaturan keistimewaan  DIY dalam Pasal 5 UU 13 Tahun 2012,  agar bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tambahnya.

Baca Juga :  Akbar Tanjung Dukung Penyelamatan Golkar

Sekarang inilah momentum tepat sehubungan dengan dipersiapkannya materi RPJMD 2017-2022. Perlu kerja bareng melakukan penyelarasan tujuan pembangunan lima tahun DIY ke depan sesuai UU 13 Tahun 2012, UU 23 Tahun 2014 serta berbagai peraturan perundangan lainnya.

“Prinsipnya kita dukung Pemda DIY melayani, melindungi dan memberdayakan rakyat hingga terwujud kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat,” kata politisi muda PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, tatkala mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi pada acara Ngobrol Santai tentang Jogja bersama pimpinan redaksi media massa, Selasa (30/01/2018) di Mang Engking Soragan, Asisten Keistimewaan Setda DIY Didiek Purwadi menyampaikan Pemda DIY akan berupaya melakukan pengaturan.

Tujuannya supaya tidak ada kesan Danais dipakai oleh orang-orang tertentu dan itu-itu saja, sebagaimana yang disuarakan oleh sejumlah pimpinan redaksi media massa di DIY. (sol)