Warga Apatis dengan Putusan Konsinyasi

244
Sidang perkara konsinyasi lahan bandara di Pengadilan Negeri Wates, Senin (19/03/2018). (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Project Manager Pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) PT Angkasa Pura I, Sujiastono, menyebut selesainya sidang konsinyasi tanah bandara sudah sesuai harapan. Seluruh lahan milik warga bisa legal terakuisisi hingga akhir Maret 2018.

Namun Sujiastono belum bisa memberi keterangan lebih detail soal langkah PT AP I selanjutnya. Dia juga belum menyatakan sikapnya terkait masih adanya resistensi terhadap proyek pembangunan itu oleh beberapa warga yang menolak.

Dia hanya menyebut, pengadaan tanah sudah selesai 100 persen dari sisi hukum. Setelah itu pihaknya menjalankan tahapan sesuai aturan yakni langsung melaksanakan pembangunan konstruksi fisik bandara.

“Saya nggak ngomong pengosongan atau pembongkaran tapi kami fokus menjalankan aturan, supaya tidak terjadi delik hukum. Setelah penetapan kan tanah itu jadi milik negara,” katanya.

Terpisah, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pasca-penyelesaian perkara konsinyasi lahan pihaknya segera mengidentifikasi keluarga terdampak yang masih benar-benar menolak serta mempersiapkan upaya relokasinya.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin muncul. Pemerintah akan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Hasto berharap proses eksekusi lahan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Pemkab Kulonprogo bersama Forkopimda dan PT AP I akan segera menggelar rapat koordinasi membahas teknis eksekusi yang terbaik. Saya mengimbau warga yang masih menolak bisa bersama-sama Pemda berembug mencari solusi terbaik,” kata Hasto.

Menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Wates, warga penolak pembangunan bandara bersikap apatis. “Katanya ada bandara, ada sengketa (lahan), kami nggak peduli. Kami merasa tidak ada sengketa dan tidak ingin lahan kami diusik siapa pun. Kami tetap akan menanam,” kata Sutrisno, seorang warga penolak bandara dari Pedukuhan Sidorejo Desa Glagah.

Warga menyatakan tidak ada urusan dengan bandara ataupun konsinyasi. Warga hanya memiliki lahan tersebut untuk pertanian sebagai sumber nafkah.

“Kami akan berupaya mencegah upaya penggusuran. Hanya lahan ini yang kami punya untuk ditanami,” katanya. (sol)