Warga Desa Wero Curhat di Balai Wartawan

1110
Didampingi Pjs Koordinator LPRI Jateng, warga Desa Wero Kecamatan Ngombol mendatangi Bale Wartawan. (hery priyantono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Puluhan warga Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Minggu (25/03/2018), mendatangi Balai Wartawan. Mereka curhat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan mantan kepala desa (kades) Wero, SMR.

Menurut warga, mantan kadesnya itu diduga melakukan serangkaian penyimpangan saat menjabat. Didampingi Pjs Koordinator Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Jawa Tengah, Bambang Yosodipuro, mereka ditemui beberapa pewarta yang bertugas di wilayah Purworejo.

“Warga menyatakan kecewa dengan kinerja mantan kades periode 2011-2017. warga juga serius ingin mengungkap masalah dugaan penyimpangan yang dilakukan mantan kades ke proses hukum. Sebab warga menilai SMR seperti kebal hukum,” ucap Bambang Yoso.

Warga Wero, menurut Bambang, sudah pernah mengadu ke Kejaksaan Tinggi Jateng dan tembusan ke Kejaksaan Negeri Purworejo. “Namun belum ada respons, padahal aduan sudah dilayangkan sejak Februari 2018,” tambah Bambang.

Baca Juga :  Pengamanan Jangan Mencolok agar Wisatawan Tak Terusik

Warga menuduh SMR melakukan praktik penyimpangan untuk memperkaya diri sendiri. Dia diduga menyewakan puluhan hektar tanah untuk kepentingan usaha tambak udang di desanya.

Desa Wero letaknya paling selatan Kabupaten Purworejo atau langsung berbatasan dengan Pantai Selatan Pulau Jawa yang sangat potensial untuk berbisnis tambak udang.

Harsono Sutrisno (54), sesepuh Desa Wero menerangkan sebagian besar warga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Upaya hukum merupakan satu-satunya langkah yang ingin dilakukan warga.

“Kami ingin meminta keadilan agar dilakukan pengusutan terhadap SMR. Kami sudah meyakini adanya dugaan penyimpangan dana yang dilakukan oleh SMR saat menjabat kades,” beber Harsono.

Warga menganggap SMR memperkaya diri sendiri terkait dengan sewa lahan untuk tambak udang kepada beberapa investor, serta beberapa bantuan seperti bantuan perahu, bedah rumah dan bantuan alat-alat pertanian.

Baca Juga :  Tak Ada Akar Bakau, Rasamala pun Jadi

Saking inginnya tuduhan kepada mantan kadesnya masuk ranah hukum, perwakilan warga juga ke Jakarta berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah mendatangi Kantor KPK di Jakarta kemarin lusa,” ucapnya. (sol)