Warga Eks Penolak Bandara Temui Sutedjo, akan Berulah Lagi?

313
Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, menemui warga eks penolak pembangunan bandara, Kamis (15/03/2018). (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Warga eks penolak bandara yang dulunya pernah beberapa saat tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), Kamis (15/03/2018), datang di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo.

Mereka mempertanyakan persoalan diskresi yang mereka ajukan. Selain itu, juga menanyakan tali asih bagi penggarap lahan PAG (Paku Alam Ground) serta memohon dibantu bisa ikut direlokasi di tempat relokasi PAG berstatus magersari.

Perwakilan warga diterima oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, bersama beberapa pejabat. “Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan tentang diskresi agar bisa dipercepat, agar ganti rugi bangunan dan sarana pendukung lain (SPL) bisa segera dibayarkan,” ujar David Yunianto, perwakilan WTT.

Dia menyatakan, kehadirannya mewakili 99 warga yang telah mengajukan permohonan diskresi dan sudah dilakukan pengukuran ulang oleh tim BPN appraisal independen.

“Jika sampai tanggal 31 Maret belum juga ada kepastian, kami akan menaikkan lagi bendera WTT dan memasang spanduk,” tegasnya.

David bahkan menyatakan,  bila tidak segera ada kejelasan akan membuat surat terbuka ke Bupati Kulonprogo, BPN Kulonprogo, Kakanwil BPN DIY, DPRD Kulonprogo, DPRD DIY, Gubernur, Menteri Agraria, Menteri Keuangan dan Presiden.

“Kami berharap sebelum bandara jadi dan diresmikan semua permasalahan sudah selesai. Sejauh ini kita juga baru menerima ganti rugi tanah. Bangunan, tanaman dan  tumbuhan serta SPL kita masih menunggu kepastian diskresi,” jelasnya.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan menghargai sikap WTT. Dia berjanji mengakomodir dan meneruskan aspirasi tersebut, termasuk surat terbuka yang sudah dibuat ke pihak-pihak pengambil kebijakan.

“Semua yang disampaikan sudah kami catat, terkait diskresi, tali asih dan magersari akan kami bantu perjuangkan dengan mendorong pihak-pihak pengambil kebijakan untuk mempercepat dan merealisasikan tuntutan warga, sebagai sebuah hak yang memang harus diberikan,” ucapnya.

Pertemuan warga eks penolak bandara dengan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo. (sri widodo/koranbernas.id)

Beres

Sutedjo juga berharap persoalan segera beres dan terang. Pada hakikatnya Pemkab dan warga memiliki harapan yang sama, hanya prosesnya ternyata memang cukup panjang.

Namun yang pasti, kesadaran warga telah berubah. Mereka secara sadar mendukung program pembangunan bandara. Dukungan ini wajib diapresiasi.

“Kami juga akan membantu memperjuangkan magersari, kita akan segera koordinasikan. Magersari juga harus dikomunikaskan dengan Puro Pakualaman. Kita berharap akhir Maret ini semuanya jelas dan beres,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim, pembayaran ganti rugi tanah bandara tinggal enam bidang saja. Bagi yang menolak ganti rugi untuk proyek fasilitas umum, dilakukan dengan konsinyasi.

Dari 4.396 bidang yang harus dibebaskan, 4.049 dibayar langsung. Sedangkan melalui konsinyasi sejumlah 347 bidang. Dari konsinyasi itu, 285 suidah ditetapkan.

Adapun yang belum memperoleh penetapan termasuk milik paguyuban warga penolak pembangunan bandara (PWPP). Pekan kemarin, tinggal 11 termasuk ada 5 pada pekan ini yang diproses di PN Wates. Sehingga, tinggal 6 bidang yang diharapkan akhir Maret ini selesai semua.

“Kami bersama Forkompinda dan PT AP segera membahas teknis eksekusinya. Yang jelas tidak akan dengan kekerasan,” kata Hasto Wardoyo. (sol)