Warga IPL Bandara Siap Pindah

341
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo bersama Direktur Utama PT Angkasa Pura 1, Faik Fahmi dan salah seorang warga terdampak NYIA melihat rumah barunya, Senin (7/5/2018). (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Dirut PT Angkasa Pura (AP) I, Faik Fahmi mengatakan, pengosongan lahan bandara harus segera dilakukan agar proses pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) bisa dilakukan. Meski demikian, kapan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian. Pada prinsipnya AP I sudah siap untuk pelaksanaan relokasi

“Jadi waktunya bukan kami yang menentukan. Diharapkan dalam waktu satu hari sudah bisa diselesaikan. Informasinya ada 37 KK yang mendiami lahan,” katanya di Wates, Senin (7/5/2018).

Dikatakan oleh Faik , berdasarkan komunikasi terakhir dengan warga, sebagian besar warga sudah bersedia pindah keluar dari wilayah IPL. Menurutnya, sudah banyak sekali solusi yang diberikan dalam proses pemindahan. Sehingga bila pada saat pelaksanaan masih ada warga yang menolak maka akan diserahkan penanganannya pada kepolisian.

“Biar nanti kami serahkan ke kepolisian atau pengadilan, karena ini kan keputusan pengadilannya sudah. Ini bukan penggusuran tetapi kami memindahkan. Warga yang terdampak kami siapkan fasilitas rumah kontrakan sementara, bisa dimanfaatkan sambil pencairan ganti rugi (yang dititipkan di pengadilan). Prinsipnya kami lakukan dan kami selesaikan secara baik” imbuhnya.

Dalam upaya terakhir relokasi ini, Pemkab Kulonprogo menyiapkan sekitar 500 relawan untuk membantu pelaksanaan relokasi warga penolak yang masih bertahan di dalam wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara NYIA Kulonprogo.

Baca Juga :  Dari Jogja ke Kulonprogo Demi Helm
Rumah relokasi warga terdampak NYIA (istimewa)

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengungkapkan, relawan yang akan membantu relokasi untuk pengosongan lahan NYIA tersebut terdiri dari, Satpol PP, Linmas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Para relawan tersebut telah dikumpulkan di Gedung Kaca Pemkab, Senin (7/5/2018) untuk diberikan arahan bahwa proses relokasi dilakukan dengan pendekatan persuasif.

“Relawan terdiri Tagana, BPBD, Satpol, dan Linmas. Linmas saja se-Kulonprogo ada 4.000, tetapi untuk relawan yang siap untuk terjun ke lapangan 500 (orang) siap,” kata Hasto, Senin .

Relawan tersebut bertugas bila ada orang yang harus pindah karena keadaan darurat. Mereka membantu pemindahan, mengurus yang sakit, juga membantu transportasinya.

“Misalkan yang difabel, saya tawari untuk pindah di relokasi magersari Kedundang, kalau perlu angkut-angkut (barang) itu tugas relawan. Termasuk binatang (ternak) kami pikirkan, kalau ada sapi, kambing tugas relawan membantu,” tuturnya.

Hasto menjelaskan, proses merelokasi warga, pihaknya bekerjasama penuh dengan PT Angkasa Pura (AP) I, Polres, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal itu dilakukan agar pelaksanaan relokasi bisa semaksimal mungkin dilakukan dengan memanusiakan warga.

Kita sediakan rumah dulu untuk jaga-jaga. Jangan sampai nanti keluar dari tempat pindahnya terus terlantar, harus dipersiapkan,” katanya.

Hasto mengapresiasi PT AP I yang mengakomodir usulan Pemkab agar menyewakan rumah sementara untuk warga yang akan direlokasi. Menyewakan rumah bagi warga tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif.

Baca Juga :  Warga Binaan pun Ikut Bahagia

Pihaknya terus berupaya menemui warga yang masih belum bersedia pindah dan melakukan pendekatan dengan keluarganya. Mengenai antisipasi terjadinya bentrokan fisik, dalam pelaksanaan relokasi akan melibatkan Polres dan TNI.

“Makanya ada dari Polres, ini tugas keamanan, sehingga ada polisi dan TNI. Kalau sampai ada konflik bentrok harus dicegah,” tandasnya.

Kedepankan Etika dan Empati

Hasto menambahkan, rencana relokasi warga yang masih bertahan di kawasan IPL NYIA direncanakan dengan seksama dan hati hati. Pemkab Kulon progo maupun Pihak Angkasa pura 1 selalu mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis.

“Semuanya harus humanis, tidak boleh ada yang kasar, berikan penjelasan. Kehadiran kita disana adalah untuk membantu mereka,” tandasnya.

Hasto menyampaikan, rumah yang dibangun sebagai bentuk wujud keperdulian pemerintah terhadap warga terdampak pembangunan Bandara baru. Rumah-rumah tersebut merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan kementerian lainnya.

Program itu menajdi cara pemerintah yang juga bersama AP1 memanusiakan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. Semuanya diperhatikan, bahkan yang sekarang masih bertahan di area Bandara.

“Angkasa pura 1 sudah disewakan rumah untuk ditempati sementara,” imbuhnya.(yve)