Warga Keluhkan Kenaikan Tarif Pajak Disertai Denda

1634
H Setiya. (istimewa)

KORANBERNAS.ID —  Saat ini banyak warga yang menjadi wajib Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) mengeluhkan besarnya kenaikan tarif pajak. Sudah naik masih ada lagi tambahan denda yang harus dibayarkan.

“Hal itu dikeluhkan beberapa warga saat datang ke rumah saya,” kata H Setiya, anggota DPRD Bantul asal Banguntapan, Jumat (18/05/2018).

PBB-P2, lanjut dia, memang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Angkanya tidak kurang dari Rp 35 miliar per tahun.

Sejak pengalihan kewenangan dari kantor pajak pratama ke Pemkab Bantul pada 2012, ternyata masih dijumpai banyak data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan pencermatan.

Nah, sekarang ini selain Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2018 juga disertai lampiran tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Ada yang sebelum tahun 2012 dan ada yang setelahnya. Saya lihat ada juga tunggakan tahun 2006,” katanya.

Baca Juga :  Taiwan Ingin Muhammadiyah Ambil Peran Dakwah

PBB merupakan kewajiban warga negara, ini satu poin. Namun agar tidak memberatkan warga maka harus ada poin tersendiri.

“Mengingat tarif dan denda itu kewenangan Pemda, maka saya berharap ada peninjauan. Atau kebijakan yang win-win solution. Karena untuk tahun yang berjangka cukup lama, warga sudah tidak pegang lagi bukti pembayaran. Dan saat itu juga belum digital, sulit untuk kros cek datanya. Padahal sebagian warga meyakini sudah membayar kewajibannya,” kata politisi PKS tersebut.

Setiya mengusulkan, karena kewenangan PBB-P2 oleh pemda dimulai 2012, agar denda yang ditagih pasca 2012 sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.

Pemda juga bisa memberikan insentif pajak kepada obyek pajak lahan pertanian, yang memberikan komitmen terhadap keberadaan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B sebagaimana misi dan target pemda.

Baca Juga :  Ada Daftar Pemilih Tak Dikenal

Sebagian besar warga mengeluhkan besarnya PBB dan denda adalah para petani yang memiliki lahan sawah.

“Kita ketahui nilai ekonomis pertanian hingga saat ini masih kurang menggembirakan. Akan sangat memberatkan bila petani dibebani pajak dan denda yang tinggi,” ungkapnya.

Dia  berharap ada kebijakan dari bupati dan jajaran Pemkab Bantul. “Karena yang mengeluh warga kita sendiri, petani dan warga Bantul,” katanya.

Untuk meraih target PAD, Setiya berharap pemkab melakukan terobosan inovatif selain dengan meningkatkan besaran pajak rakyat. “Saya siap mendiskusikan dan memberikan masukan bila diperlukan,” tambahnya. (sol)