Warga Menolak Pembangunan TPS Sampah

193
Didampingi anggotanya, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menerima aduan warga yang menolak pembangunan TPS Sampah. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Komisi A DPRD DIY, Senin (02/04/2018), menerima aduan dari warga masyarakat terkait rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan Prambanan Sleman.

Pada waktu bersamaan dewan juga menerima aduan terkait persoalan identitas kependudukan yang disampaikan warga di Ledok Timoho.

Mereka diterima Ketua Komisi Eko Suwanto didampingi wakilnya Sukarman, Sekretaris Agus Sumartono serta Albani dan Subarno selaku anggota.

Eko Suwanto menyampaikan, pihaknya menghadirkan pula Satpol PP DIY, Ombudsman Daerah dan Biro Tata Pemerintahan DIY agar segera merespons pengaduan warga.

Komisi A DPRD DIY memberikan rekomendasi kepada Ombudsman untuk melakukan kajian terhadap TPST di Sleman serta kajian masalah kependudukan di Ledok Timoho.

“Kita konsolidasikan dinas sesuai kewenangan baik provinsi atau kabupaten/kota. Kita harapkan dalam waktu dua minggu dapat dilakukan kajian oleh Biro Tapem, Satpol PP dan Ombudsman Daerah dengan mengundang pihak terkait,” kata Eko Suwanto, anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Yogyakarta ini.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Membuat Celengan "Jarwo'

Komisi A, lanjut dia, segera menggelar rapat kerja terkait masalah kependudukan dan pembangunan tempat pembuangan sampah di Sleman.

Dalam kesempatan itu, Ali Sadikin selaku perwakilan warga Padukuhan Sembir RT 04/05 RW 39 Prambanan  Sleman menyatakan warga menolak pembangunan tempat pembuangan sampah residu karena sebelas alasan.

“Kita menolak TPS karena itu terlalu dekat dengan permukiman warga di Jonggalan 04/05 Dusun Nglengkong Sambirejo, Ngrotorejo 06/07, Sembir 01/02/03 dusun Ngglundeng, Dusun Tinjon dan Dusun Klampok. Kita resah atas rencana itu,” kata Ali Sadikin.

Dia menjelaskan dalam proses ada praktik curi start penandatanganan berita acara dan dinilai melanggar UU 14/2008.

“Ada situs Arcagupala Ngglundeng dan Candi Ijo di TPS. Ada wisata Tebing Breksi, mobil jeep wisata, dome teletubies juga dekat. Warga butuh kenyamanan,” kata Ali Sadikin.

Secara umum, pembangunan TPS disebutkan tidak sesuai prinsip lingkungan hidup, ada warisan budaya berupa arca, candi dan prinsip kemanusiaan yang menggangu kesehatan.

Baca Juga :  JISP Perkuat Branding Jogja Kota Tari

Sementara itu, perwakilan warga Ledok Timoho, mengadukan hingga kini  ada 56 KK dengan 190 jiwa yang kesulitan akses membuat identitas kependudukan.

Faiz, yang selama ini menemani warga menyatakan, mereka bisa hidup rukun dengan prinsip kekeluargaan dan semangat gotong royong.

Masalahnya secara moral dan sosial, warga belum diakui secara administratif, tidak diakui.  Permukiman warga Ledok Timoho seperti terkebiri oleh akses pelayanan publik, kesehatan, ekonomi, hak politik dalam pemilu.

“Kita terkendala hak identitas kependudukan yang sulit didapatkan di wilayah administrasi permukiman,” kata  Bambang Sudiro, Koordinator Ledhok Timoho

Menanggapi aduan tersebut, Eko Suwanto menyampaikan Komisi A DPRD DIY siap melakukan kunjungan lapangan untuk menggali informasi selain rapat kerja dengan mengundang instansi terkait.

Kedua aduan tersebut juga terdapat kewenangan pemerintah kabupaten/kota se-DIY. “Kita akan koordinasikan agar bisa dirumuskan penyelesaian terbaik sesuai kewenangan masing- masing pemda,” kata Eko Suwanto. (sol)