Warga Minta Bantuan RTLH Lebih Transparan

158
Rumah Poniyah di Dusun Soko Alas RT 20 RW 9 Desa Pogung setelah direhab melalui program RTLH 2017. (masal gurusinga/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengentaskan kemiskinan di wilayahnya dengan membantu merehab rumah warga tidak mampu melalui program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) layak diapresiasi. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga.

Namun akan muncul tanda tanya bagi warga penerima apabila bantuan senilai Rp 10 juta per rumah itu tidak ada keterbukaam dalam proses pembelian material oleh perangkat desa. Inilah yang yang terjadi di Desa Pogung Kecamatan Cawas akhir 2017.

Informasi dari warga, di wilayah Desa Pogung ada 6 rumah yang direhab melalui program RTLH 2017. Masing-masing pemilik rumah menerima menerima bantuan dana Rp 10 juta yang diwujudkan dalam bentuk material.

“Sepuluh juta rupiah itu dipotong pajak dulu. Per rumah ada yang menerima Rp 8 juta dan ada juga kurang dari itu. Warga juga cuma menerima material karena yang belanja perangkat desa,” kata Wisnu, warga Desa Pogung, Selasa (09/01/2018).

Baca Juga :  Wisatawan Kanada Terseret Ombak Pantai Krakal

Menurut dia, hingga saat ini ada warga yang belum menerima nota belanja dari perangkat desa. Wajar kiranya ada warga bertanya apakah belanjanya sesuai dengan nominal bantuan apa tidak.

Salah seorang penerima bantuan RTLH 2017 di Desa Pogung, Poniyah, warga Dusun Soko Alas RT 20 RW 9, saat ditemui di rumahnya yang telah selesai direhab hanya ada sang cucu beserta keluarga.

Sang cucu bernama Sutarto yang sehari-hari bekerja sebagai penjual keliling mi ayam dan bakso itu berterima kasih telah diberi bantuan rehab rumah.

“Saya dan keluarga berterima kasih sekali telah dibantu. Katanya bantuan itu Rp 10 juta dipotong pajak. Jadi terimanya Rp 8 juta lebih. Itupun dalam bentuk barang karena yang belanja Pak Bayan (kadus),” jelasnya.

Baca Juga :  Dana Baznas  Hasil dari Kumpulan Zakat PNS

Dia menyebutkan barang berupa material bangunan 2 rit pasir, 1000 batako, 20 besi dan 20 kilogram begel itu telah digunakan untuk merehab rumah yang ditempati.

Proses pengerjaan yang dimulai pertengahan Desember 2017 itu dia lakukan dengan membayar sendiri dua orang tukang. Hanya saja dirinya mengaku belum menerima nota-nota belanja dari kadus.

Di tempat terpisah, Kadus Soko Alas, Suyanto, mengatakan bantuan RTLH dikenai pajak dan setiap rumah menerima nominal berbeda-beda.

“Jadi setelah dipotong pajak ada yang cuma terima Rp 8 juta, Rp 7 juta. Dan semua dikelola oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Pogung,” jelasnya.

Dia juga menyatakan benar bantuan berwujud material dan barang yang sudah dibelanjakan. “Bantuan berwujud barang. Ada warga butuh kursi ya kami belikan kursi. Butuh material ya dibelikan material,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler. (sol)