Warga Terdampak Bandara Harus Kosongkan Rumah 22 September

263
Lahan relokasi warga terdampak Bandara NYIA, Selasa (12/9/2017). (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Upaya mempercepat pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo benar benar akan dimulai. Project Manager Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I Sujiastono, Selasa (12/9/20170 mengungkapkan sudah mengirimkan surat permintaan agar warga terdampak yang sudah diberikan ganti rugi segera mengosongkan rumah dan lahannya. Batas waktu yang diberikan paling lambat 22 September.

Sujiastono mengelak saat ditanya tentang permintaan warga lewat Pemda untuk menunda hingga rumah relokasi benar benar siap. Pihaknya sudah beberapa kali memberikan kelonggaran tentang rencana pengosongan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memahami pengosongkan lahan tersebut. Sebab pemerintah mentargetkan April 2019 bandara harus sudah dapat digunakan untuk pendaratan pesawat.

“Kita memahami waktu yang mendesak untuk pembangunan bandara NYIA ini. Namun saya juga merasakan kerepotan warga, karena rumah relokasi mereka belum siap,” ujar Hasto

Menurut Hasto, bila pekerjaan dilakukan simultan, mulai dari landasan pacu, terminal serta bangunan bangunan lainnya maka diperkirakan bisa selesai tepat waktu. Pekerjaan dapat dimulai pada lahan yang sekarang memang sudah kosong.

“Kan lahan yang sekarang sudah kosong sudah banyak sekali. Di tempat yang kosong itu dapat segera dilakukan pembangunannya,” jelasnya.

Hasto menambahkan, untuk mempercepat pembangunan bandara tidak harus secara frontal menggusur warga. Apalagi proses pembebasan tanah bandara di Kulonprogo relatif lebih cepat dan bagus dibandingan dengan daerah lain.

“Percepatan pembangunan bandara tidak perlu dengan frontal menggusur warga yang memang belum ada rumah untuk ditempati,” tandasnya.

Terkait pendampingan pembangunan rumah relokasi, dikatakan Hasto tidak ada masalah. Pendampingan lebih berfokus pada pemetaan jumlah rumah yang bisa segera ditempati warga, termasuk juga warga mana saja yang mau tidak mau harus pindah segera ke lahan relokasi lantaran tidak punya rumah tinggal selainnya.

“Tidak masalah itu. Sistemnya kan sudah jalan. Nanti sebagai pendamping, pemkab menugaskan DPU untuk aktip dilapangan,” jelasnya.

Kedepan Pemkab akan memastikan rumah yang akan dihuni warga terdampak sudah terlengkapi dengan jaringan listrik dan air bersih. Pada tahap selanjutnya disiapkan perlengkapan sarana umum yang perlu dibangun secara layak meski beberapa fasilitas umum dan sosial baru akan dibangun di tahun depan.
“Jadi rumah relokasi bisa difungsikan dengan sarana umum yang layak. Untuk fasilitas jalan tahun ini belum bisa diaspal tapi paling tidak diperkeras dulu,” kata Hasto. (yve)