Warga Terdampak NYIA Tak Puas Ganti Rugi

180
Pembangunan NYIA (dok. koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Warga Wahana Tri Tunggal (WTT) yang terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Senin (26/03/2018) menerima pembayaran ganti rugi sarana pendukung lainnya. Pembayaran ini merupakan bagian dari proses sebelumnya yang belum selesai.

Namun sebagian warga merasa belum puas karena merasa ada aset yang belum dihitung. Salah seorang perwakilan warga yang juga Humas WTT, David Yunianto mengungkapkan, warga WTT menyambut gembira pembayaran ganti rugi tersebut setelah harus lama menunggu disetujuinya pengajuan diskresi. Namun masih ada warga yang kurang puas karena belum seluruh asetnya dihitung.

“Misal tanah tegalan, ada yang sumur sama peralon katanya tidak terhitung, terus ada yang enam bidang baru keluar satu bidang, ada yang dua bidang yang keluar cuma satu bidang. Sedang ditanyakan belum dapat jawaban,” tuturnya.

Pembayaran dilakukan untuk 99 warga WTT dengan nilai total Rp 20,3 miliar. Pada Jumat (23/03/2018) lalu dilakukan untuk 31 warga WTT di Balai Desa Palihan sebesar Rp 8,3 miliar. Sedangkan di Balai Desa Glagah tersebut untuk 68 warga dengan ganti rugi sekitar Rp 12 miliar. Seperti diungkapkan Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, R Sujiastono.

“Hari ini (Senin 26/03/2018-red) kami melanjutkan pembayaran kepada warga yang dulunya tergabung dalam WTT (penolak bandara), yang sudah kembali menerima adanya bandara. Sudah dinilai, diukur, hari ini bayar. Kami harapkan hari ini selesai. Kalau ada warga yang tidak siap, tidak membawa kelengkapannya, kami jadwalkan lagi pembayarannya di Kanwil BPN Yogyakarta,” jelasnya.

Sujiastono menambahkan, dengan sudah selesai pembayaran ganti rugi secara konsinyasi maka proses pembebasan lahan juga sudah selesai 100 persen. Tanah wakaf yang ada di lokasi pembangunan NYIA juga sudah selesai proses pembebasan tinggal penyelesaian administratif.

“Wakaf juga dalam proses selesai, tinggal penyelesaian proses administratif. Kami mengambil proses sesuai ketentan yang diatur BPN. Konsinyasi tanah wakaf sudah diputus pencabutan di PN Wates, imbuhnya

Menanggapi adanya warga yang kurang puas, Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo, Suardi mengatakan, pada saat tim appraisal dan tim pendataan ke lapangan sudah diantar sendiri oleh warga bersangkutan

“Saat appraisal datang bersama petugas yang mengantar yang menghitung itu kan masyarakat sendiri. Masyarakat harusnya sudah menujukkan, appraisal datang door to door bersama tim pendataan. Jadi sudah final, itu aja kan dispensasi untuk boleh melakukan itu, sekarang gak ada waktu lagi,” katanya.(yve)