Warga Tuntut Transparansi  Prona

539
Ganjar Kahono menunjukkan fotokopi kuitansi biaya Prona, Minggu (03/09/2017) sore. (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Gilangharjo (FMPG) menuntut tranparansi pembayaran Program Operasi Nasional Agraria (Prona) yang berlangsung di desa tersebut. Sebab, jika mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri  serta  Menteri Agraria dan Tata Ruang,  biaya untuk setiap bidang Rp 150.000. Angka itu untuk per bidang di wilayah Jawa-Bali.

Tetapi kenyataannya warga di Gilangharjo diminta membayar lebih besar dari itu. Dalam jumpa pers di kediaman Rohadi di Dusun Kadisoro, Minggu (03/09/2017)  sore diketahui dari fotokopi kuitansi yang diperlihatkan ke koranbernas.id, biayanya ternyata berlipat dari ketentuan.

“Kuitansi asli sudah kita serahkan ke Polres untuk pelaporan, tapi kami tetap memiliki fotokopinya,”kata Mugiyanto, pengurus FMPG, dalam keterangannya.

Pada kuitansi tersebut tertera Rp 3 juta untuk dua bidang atau sebidang Rp 1,5 juta, ada yang Rp 1,8 juta per dua bidang, ada yang Rp 1,4 juta  untuk dua bidang dan  angka lain  yang berlipat dari ketentuan.

“Terhadap pelaporan ini kami sudah diperiksa sebagai saksi di Polres. Sekarang kasus masih tahap pengumpulan data. Pelaporan sudah kami lakukan sejak bulan Juni atau sebelum puasa lalu. Kami hanya ingin masalah biaya Prona ini jelas dan transparan, jangan ada masyarakat yang dirugikan,” katanya.

Untuk itulah pihak pemerintah desa ataupun kelompok masyarakat (Pokmas) yang mengurusi bisa menjelaskan  ptogram tersebut termasuk biaya yang dibutuhkan.

Seorang warga, Ganjar Kahono, mengatakan di desa tersebut yang terkena program Prona ada 1.700 bidang tanah. Dari jumlah ini sekitar 85 persen sudah dimintai biaya yang berlipat dari aturan SKB tiga menteri.

Sementara Arif Iskandar, Sekretaris LSM Aliansi Masyarakat Peduli Bantul (AMPB) mengatakan aparat penegak hukum agar bisa menyelidiki kasus ini secara terang benderang, termasuk menegakkan aturan yang ada.

“Karena memang sudah ada acuan yakni SKB tiga menteri. Kalaupun kemudian belum ada Perbup atau Perdes, mestinya  jangan dulu dilakukan penarikan. Ini agar Prona bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Selain Gilangharjo,  Arif berharap aparat penegak hukum melakukan monitoring terhadap wilayah lain yang juga ada program Prona di Bantul. (sari wijaya)