WTP Bukan Satu-satunya Tujuan

109
Sri Purnomo bersama Ketua DPRD Sleman Haris Sugiyarta menerima LHP-LKP, Senin (28/05/2018). (istimewa)

KORANBERNAS.ID—Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan, predikat Wajar Pengecualian (WTP) bukanlah satu-satunya tujuan dari pemerintahan. Selain WTP, pemerintahan juga harus dapat menunjukkan good governance penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan budaya kerja birokrasi yang optimal.

Hal ini diungkapkan Sri Purnomo, saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemerikasaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-DIY Tahun 2018, Senin (28/05/2018), di Kantor BPK DIY. Kabupaten Sleman meraih predikat WTP, sama seperti kabupaten dan kotamadya lainnya di DIY.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Yusnadewi mengatakan, dirinya berharap momentum ini dapat mendorong terjadinya akuntabilitas dan transparansi pengolahan keuangan daerah. Sehingga, kemakmuran rakyat yang sudah dicita-citakan bersama bisa terwujud.

Baca Juga :  Potensi Zakat PNS Kulonprogo Rp 15 Miliar Setahun

“Kami harap hasil pemeriksaan tersebut dapat mendorong untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkapnya.

Menurut Sri Purnomo, bahwa salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik adalah menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sri Purnomo mengatakan bahwa terus berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil maupun rekomendasi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan profesional.

“Upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem pemerintahan baik dalam pengelolaan keuangan juga capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten terus kami tingkatkan. Oleh karena itu kami berkomitmen terus berupaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekuranga kami dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah,” tutur Sri Purnomo. (SM)

Baca Juga :  UMKM Tulang Punggung Perekonomian ASEAN