Yogyakarta Kekurangan 110 Ribu Rumah

167

KORANBERNAS.ID–Tahun 2017 Yogyakarta kekurangan 110 unit rumah, terutama rumah bersubsidi. Dan di tahun 2036 nanti, dibutuhkan tidak kurang 340 ribu unit rumah tinggal.

Kondisi ini terjadi karena melesatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan yang ada. Sehingga pemerintah dan stakeholder terkait berupaya keras untuk menyediakan kebutuhan perumahan terutama untuk rumah-rumah yang bersubsidi.

Demikian ungkap Novindya Agung Yudhanto selaku Ketua Apersi atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Yogyakarta kepada awak media di kantornya, Kamis (23/11/2017).

“Oleh karena itu pihak organisasi Apersi bersama pemerintah berusaha mewujudkan kebutuhan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Saat ini konsep dan skema yang ada ialah rumah atau hunian layak tinggal dengan harga yang terjangkau yakni berkisar Rp 123 juta per unitnya,” ungkapnya

Baca Juga :  Ladies, Centro Berikan Diskon Kosmetik Besar-besaran

Dia menjelaskan, sebenarnya biaya pembuatan rumah sangat bergantung dengan harga tanah. Seperti diketahui saat ini harga tanah semakin melambung terutama di kawasan-kawasan yang dinilai strategis di Yogyakarta.

“Oleh karena itu untuk mewujudkan rumah bersubsidi atau rumah murah, maka semua pihak harus mau bersinergi. Misalnya ketika kompleks perumahan itu dibangun maka fasilitas jalan serta jaringan listrik dan air minum serta fasilitas lainnya pihak pemerintah yang mengurus, sehingga pengembang tidak lagi mengeluarkan dana untuk hal tersebut. Dengan cara begitu, kita bisa lebih berhemat,” tambahnya.

Ossa Chandra selaku Sekretaris Apersi DIY menambahkan, pihak pengembang mampu mendapatkan harga tanah Rp 200 ribu per meternya maka akan tidak terlalu sulit untuk membangun rumah bersubsidi. Tetapi saat ini untuk mendapat tanah dengan harga tersebut sangatlah sulit.

Baca Juga :  Media Visit ke Koran Bernas, Novotel Wujudkan Kerjasama

“Ada beberapa daerah yang tanahnya dapat dibeli dengan harga tersebut, tetapi lokasinya memang terpencil. Sehingga perlu berbagai akses pendukung dan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama,” katanya. (SM)